Perbedaan Hak Pakai dan HGB

2016-04-19 07:50:20
Perbedaan Hak Pakai dan HGB

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing. Aturan tersebut mengatur tentang harga minimal hunian dan status kepemilikan hunian adalah hanya hak pakai bagi warga negara asing.

Istilah Hak Pakai ataupun Hak Guna Bangunan (HGB) sering kali didengar, terutama menyangkut sertifikat tanah. Namun, apa perbedaan keduanya. Seperti dilansir dari Profproperti, Selasa (19/4/2016).

Hak Pakai

Pengertian Hak Pakai yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatau asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. 

Hak pakai dapat diberikan:

1. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu;

2. Secara cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Namun, pemberian hak pakai tersebut tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang mengarah kepada unsur pemerasan.

Hak pakai dapat dipunyai oleh:

1. Warga negara Indonesia;

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pengalihan hak guna pakai yang dikuasai Negara kepada pihak lain harus seizin pejabat yang berwenang, sedangkan pengalihan hak pakai atas tanah milik hanya dapat dilakukan kepada pihak lain jika dimungkinkan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Hak guna Bangunan (HGB)

Pengertian Hak Guna Bangunan menurut pasal 35 UUPA adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun

Hak ini hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia, serta berkedudukan di Indonesia. HGB dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak ini dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.

Tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah dapat menjadi hak guna bangunan berdasarkan penetapan pemerintah. Sedangkan tanah milik dapat menjadi HGB karena adanya perjanjian otentik antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh HGB.

HGB ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketika:

1. Jangka waktunya berakhir;

2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena ada syarat yang tidak dipenuhi;

3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

4. Dicabut untuk kepentingan umum;

5. Ditelantarkan;

6. Tanahnya musnah; atau

7. Orang atau badan hukum yang mempunyai hgb namun tidak lagi memenuhi syarat, sehingga wajib melepaskan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain. Jika tidak dilepaskan atau dialihkan maka hgb tersebut batal demi hukum atau gugur dengan sendirinya.

(rzk)

Sumber : Okezone.com

KOMENTAR